SELAMAT DATANG DI PADEPOKAN PRIBADI PANGERAN2000

Jumat, 22 April 2011

PESAN-PESAN IMAM MADZHAB DAN SIKAP PARA PENDUKUNGNYA

A. Latar Belakang
Fiqh (hukum) Islam tumbuh berangsur-angsur, setapak demi setapak, hingga sampai ke puncak perkembangannya menuju kesempurnaan. Fiqh tumbuh dari suatu yang telah ada, yang terdapat di daerah tempat lahirnya Islam, daerah Arabia. Bangsa Arab yang pertama kali menjadi pendukung Islam juga yang menjadi pengembangnya ke penjuru dunia, adalah mula-mulanya mereka bangsa yang ummiyah, tidak mempunyai falsafah keagamaan dan kehidupan. Bangsa Arab hanya mementingkan ilmu bahasa, lughat, syi'ir, riwayat serta sejarah dan sedikit ilmu perbintangan, yang diperolehnya dari pengalaman-pengalaman bukan dari studi yang sengaja diadakan.
Setelah Islam meluas ke berbagai penjuru dunia, lalu timbul berbagai persoalan yang berkaitan dalam memutuskan boleh tidaknya sesuatu perbuatan dilakukan dan bagaimana
hukumnya agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari tiap-tiap kota besar didapati generasi-generasi pemuka agama. tiap-tiap generasi berguru kepada generasi sebelumnya dan mengajarkan ke generasi sesudahnya. Demikianlah roda pemikiran keislaman terus menerus bergulir.
Para ahli agama tersebut di kotanya masing-masing bertindak sebagai pentasyri' hukum, yang bukan atas dasar pengangkatan khalifah, melainkan atas kepercayaan umat semuanya sebagaimana kepercayaan mereka kepada guru-guru mereka. Merekapun diganti oleh murid-muridnya untuk melanjutkan usaha seterusnya. Dan timbullah berbagai usaha memperbaiki bentuk tulisan para pendahulunya.
Dari pemaparan di atas, bahasan ini akan mengambil topik tentang pesan-pesan Imam Madzhab dan sikap para pendukungnya.
B. Pembahasan
1. Timbulnya Perselisihan Paham Antara Pemuka Madzhab
Pada permulaan masa ini, mulailah timbul munadzarah (pertukaran fikiran) dan perselisihan faham yang meluas yang mengakibatkan aliran-aliran baru dalam hukum Islam. Hal ini terjadi dalam menetapkan hukum dalam suatu masalah. Berbeda dengan masa Rasul, karena di masa Rasul, semua yang memutuskan dan mempunyai wewenang dalam penetapan hukum Islam adalah Rasul sendiri. Di masa sahabat mulai timbul beberapa perbedaan paham dalam menetapkan hukum atas sesuatu kejadian.
Terjadinya perselisihan paham di masa sahabat itu adalah karena perbedaan paham di antara mereka dan perbedaan nash yang diterimanya, karena pengetahuan mereka dalam soal hadits tidak bersamaan dan pula karena perbedaan pandangan tentang maslahat yang menjadi dasar penetapan hukum, di samping itu juga karena berlainan tempat.
Fakta-fakta tersebut menimbulkan perselisihan fatwa dan hukum dalam sebagian kejadian-kejadian dan ketetapan ketetapan, walaupun mereka sependirian dalam menetapkan dasar-dasar tasyri' dan tertibnya serta dalam hal prinsip tasyri' yang umum. Ringkasnya timbullah perselisihan dalam hal furu' walaupun mereka sepakat dalam hal ushul.

Sesudah kekuasaan tasyri' dikendalikan oleh para mujtahidin dipertengahan abad kedua Hijriyah (Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad Hanbal), perbedaan paham yang tadinya hanya terbatas, menjadi meluas tak terbatas pada sebab-sebab yang bersifat furu', yang menjadi pokok perselisihan para sahabat itu, melainkan sudah melampaui sebab-sebab yang lain, bahkan mengenai sumber dan kecenderungan dalam segi membahas. Dalam kejadian tersebut perselisihan tidak lagi tebatas pada masalah furu' tadi tapi dalam soal-soal ushul. Sehingga masing-masing mempunyai dasar aliran yang berbeda dengan lainnya, sehingga masing-masing mereka mempunyai hukum-hukum furu' yang mereka istinbathkan dari dasar-dasar yang mereka pegangi. Demikianlah terbentuknya madzhab-madzhab fiqh yang kemudian menjadi imamnya dari madzhab masing-masing.

2. Pesan Imam Madzhab dan Sikap Para Pendukungnya
Kufah merupakan tempat kediaman kebanyakan para fuqaha Islam. Umar ibn Khaththab telah mengutus Abdullah ibn Abbas kesana pada tahun 32 H. sebagai guru dan Hakim. Dia adalah seorang ahli Hadits dan Fiqh. Kemudian mempunyai murid-murid yang masyhur seperti, Alqamah, Nakha'i, Masruq, Ibnu Abi Sulaiman Asysya'by, Hammad. Hammad ibn Sulaiman menyatukan fiqh An-Nakha'i dengan fiqh Asysy'by dan memberikan fiqh yang sudah dicampur itu kepada murid-muridnya, diantaranya Abu Hanifah, yang kemudian menggantikan gurunya sesudah meninggal dan memegang kendali atas rintisan gurunya.

Abu Hanifah mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menggunakan mantiq dan menetapkan hukum syara' dengan qiyas dan istihsan. Dia terkenal sebagai seorang ulama yang berhati-hati dalam menerima hadits. Walaupun demikian, Abu Mufid Muhammad ibn Yusuf al-Chawarizmy telah mengumpulkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dalam suatu kitab yang dinamai Djami'ul Masanied.
Di antara murid-murid Abu Hanifah yang terkenal ialah;

1. Abu yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Anshary Al Kufu (113-182 H.) Dialah yang telah berjasa besar dalam mendukung dan mengembangkan madzhab Abu Hanifah. Dia juga menjadi qadli dalam masa pemerintahan harun, dan kepadanya diserahkan urusan mengangkat qadli-qadli di seluruh daerah.

2. Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibany (132-189 H), dia tidak lama menyertai Abu Yusuf dan pernah belajar pada Imam Malik. Tetapi dialah yang telah berusaha membukukan madzhab Hanafi. Adapun Kitab-kitab yang dia bukukan ada dua macam. Pertama, kitab-kitab Dhahirriwayah atau Masa-ilud Ushul (yang diriwayat-kan oleh orang-orang kepercayaan. Kitab ini meliputi:
a. Al-Mabsuth,
b. Al Djami'ul Kabir
c. Al-Djami'ush Shaghir
d. As-Sijarul Kapir
e. As-Sijarush Shaaghir
f. Az-Zijadat
Kedua, kitab Masailun Nawadir (yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak kepercayaan).Adapun kitab-kitab ini meliputi;
a. Amali Muhammad
b. Al-Kaisaniyat
c. Ar-Riqayat
d. Al-Haruniyat
e. Al-Jurdjaniyat
f. Al-Macharij dil hijal
g. Zijadatus Zijadat
h. Nawadir Muhammad

Selain daripada kitab-kitab di atas terdapat pula dalam madzhab Hanafi ini kitab-kitab fatwa dan hasil hasil ijtihad yang dilakukan oleh para mutaakhirin dari murid-murid Abu Hanifah. Dan pada masa sekarang ini madzhab Hanafi adalah madzhab resmi negera Mesir, Turki Syria dan Libanon.

Madzhab Malik berkembang dan mendapat dukungan pertama kali di madinah. Yang selanjutnya banyak dari kota-kota lain datang dan berguru padanya. Diantaranya ulama'-ulama yang menjadi pendukung madzhab Maliki adalah;
1. Abdul Walid Al-Bajy (403-474 H)
2. Abdul Hasan Al-Lakhmy (498 H)
3. Ibnu Rusyd Al-Kabir (520 H)
4. Ibnu Rusyd Al-Hafid (520-595 H)
5. Ibnul 'Araby (460-543 H)
6. Ibnul Qasim ibn Jizzy, pengarang kitab Al-Qawaninul Fiqhiyah (741 H).

Sebagai kitab induk dalam madzhab ini adalah, Al-Mudawanah yang dikumpulkan oleh Asad ibnul Furat. Dan pada masa sekarang ini madzhab Maliki telah berkembang di Marokko, Aljazair, Tunisia, Lybia dan dipedalaman Mesir, Sudan Bahrain dan Kuwait.
Selanjutnya madzhab Syafi'i di bangun oleh Al Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, seorang keturunan Hasim ibn Abdul Muththalib. Dilahirkan di Ghuzzah, sebuah wilayah di dalam negeri Syria, tahun 150 H, bersamaan dengan tahun wafatnya Abu Hanifah. Untuk memperoleh ilmu, dia pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik dan ke Irak untuk belajar pada Muhammad ibn Al Hasan.

Pada mulanya Syafi'i mengikuti Malik. Akan tetapi sesudah melawat kesana kemari dan memperoleh pengalaman-pengalaman baru, dia membentuk madzhab sendiri, yaitu madzhab Qadim (madzhab lama) yang dibentuk di Irak. Kemudian pada tahun 200 H. Syafi'i menuju ke Mesir, disini Syafi'i membentuk madzhab Jadidnya (madzhab baru), dan di Mesirlah dia menyusun kitab-kitabnya yang terkenal hingga sekarang, diantaranya Ar-Risalah, sebagai kitab pertama dalam ilmu Ushul11 dan Al-Umm.

Pengikut-pengikut Asy-Syafi'i banyak tersebar di Hijaz, Irak, Mesir dan daerah-daerah lain. Kemudian madzhab Syaf'I ini dikembangkan oleh beberapa ulama terkenal, diantaranya; Abu Ishaq Al-Fairuzabady (476 H), Abu Hamid Al-Ghazzaly (505 H), Abul Qasim Ar-Rafiy (623 H), Izzuddin Ibnu 'Abdis Salam (660 H), Muhjiddin An Nawawy (676 H), Ibnu Daqiqil 'Id (702 H) Pada saat ini madzhab Syafi'i berkembang di Palestina, Yordania, Syria, Irak, Hijaz, pakistan, India, Indonesia dan lain-lain. Sedangkan pesan Syafii yang terkenal adalah, "Ikutilah pendapat saya apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits".

Pendiri madzhab sunni yang keempat adalah Al Imam Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal Asy-Syaibany. Imam Ahmad terkenal sebagai seorang Imam yang menjauhkan diri dari qiyas dan kuat berpegang kepada nash kitab dan hadits. Karenanya sebagian ulama menggolongkan dia ke dalam golongan ahli hadits, tidak ke dalam golongan para mujtahid. Mula-mula ibnu Hambal ini berguru kepada Asy-Syafii kemudian barulah Ia bermadzhab sendiri.

Kitab yang merupakan kitab dasar bagi madzhab Hanbali ialah Musnadnya yang telah mendapat sambutan yang besar dari segenap ulama' dari berbagai madzhab. Di antara ulama yang mengembangkan madzhabnya adalah;
1. Al-Atsram Abu Bakar Ahmad ibn Hani Al Khurasany, pengarang As-Sunan (w. 273 H.)
2. Ahmad ibn Muhammad Ibn Al Hajjaj Al marwazy (w.275 H).
3. Ibn Al-Harby (w.285 H).
4. Abul Qasim Umar ibn Abi Ali Al-Husain Al Chiraqy (w. 334 H)
5. Abdul Aziz ibn Ja'far (w. 363 H).
Kemudian usaha-usaha pengikut madzhab ini diteruskan oleh Muwaffiquddin ibn Qudamah, pengarang Al-Mughni, (w. 620 H) dan oleh Syamsuddin ibn Qudamah Al-Maqdisy, pengarang Asy-Syarhul Kabir (w. 682 H). dan yang tokoh lain yang berusaha mengembangkan madzhab Ahmad ialah Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah (w. 728 H) dan Al Imam Ibnu Qaiyim al-Jauziyah, pengarang kitab At-Thuruqul Hukmiyah fi Siyasatisy Syar'iyah (w. 751 H).

Madzhab Hanbali adalah madzhab yang kurang ber-kembang di dunia Islam. Di abad 12 H. dengan usaha dari pendukung madzhab ini, Muhammad ibn Abdil Wahhab (w. 1206 H), madzhab Hanbali menjadi madzhab penduduka Nadjed, di masa pemerintahan raja Abdil Aziz As-Su'udy. Dan sekarang madzhab hanbali, adalah madzhab resmi dari pemerintah Saudi Arabia, dan mempunyai pengikut yang tersebar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria dan Irak.

Pesan-pesan Imam madzhab yang pada intinya melarang murid-muridnya untuk mengikuti pendapatnya salah maupun yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits, tapi pesan ini tidak berlaku bagi para pendukung madzhab masing-masing. Pada masa ini para fuqaha' pendukung dari tiap-tiap madzhab mempropagandakan madzhabnya masing-masing. Mereka tulis kitab-kitab yang menerangkan keistimewaan para Imam madzhab mereka dan memberi fatwa pula, bahwa seorang muqallid tidak boleh pindah dari madzhabnya ke lain madzhab.

Pada fase kedua dari masa taqlid ini adalah fase setelah jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol. Para fuqaha pada abad ini disebut mutaakhirin, sedang markas ilmupun berpindah dari Baghdad, Bukhara dan Naisapur ke Mesir, Syam, India, Asia dan Afrika.
Usaha para ulama pada fase ini hanyalah membedakan antara yang dhaif dari yang kuat serta menyusun mukhtashar-mukhtashar (ringkasan-ringkasan) Kitab. Dan karena mukhtasharnya sulit dipahami (masih teka teki) terpaksa pula mereka mengadakan syarahnya dan kemudian hasyiyahnya pula. Dalam masa ini pula kita dapati susunan kitab yang besar-besar, yaitu kitab yang mengumpulkan fatwa-fatwa dengan menerangkan sandaran-sandaran hukumnya dan mengkategorikan menurut bab-bab fiqh sebagaimana kita lihat dalam fatwa-fatwa Hindiyah, Chariyah, Mahdiyah dan lainnya.

C. Kesimpulan
1. Pesan-pesan Imam madzhab mempunyai maksud agar para murid dan pendukungnya di masa yang akan datang, jangan hanya taqlid buta, mengikuti ajarannya dengan mutlak, karena apa yang menjadi pendapat para imam madzhab adalah pendapat manusia biasa.
2. Sikap para pendukung dari beberapa imam madzhab cukup bervariasi, ada yang mengumpulkan karya-karya para imamnya, dengan menghasilkan beberapa kitab matan (masalah-masalah pokok), dari kitab matan itu kemudian di komentari yang disebut dengan istilah syarah. Dari syarah dikomentari lagi, dan disebut hasyiyah.


Daftar Kepustakaan
Ash-Shiddiqie, TM. Hasbie, Pengantar Ilmu Fiqh, Jakarta: CV. Mulia, 1967.
Al-Syaybani, Al-Syiyar al-Kabir, Kairo: 1957, vol. I.
Abdul Qadir, Ali Hasan, Nazrah 'Ammah fi Tarikh al-Fiqh al Islami, Kairo: 1956.
Coulson, N.J., A. History of Islamic Law, Edinburgh, 1964.
Hasan, Ahmad, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, Bandung: Pustaka, 1984.
Rahman, Fazlur, Islam, Bandung: Pustaka, 1980.
Read More.....

Jumat, 14 Januari 2011

SINERGISITAS KETENTUAN ANTI DUMPING DENGAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

A. Pendahuluan
Kehidupan manusia di jaman modern ini begitu cepat berputar, setiap hari kita “dipaksa” oleh sistem untuk bekerja dan bekerja demi mempertahankan hidup. Kehidupan yang serba cepat ini memacu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara cepat pula. Pemenuhan kebutuhan hidup secara cepat telah membuka peluang bagi pelaku bisnis untuk memberlakukan pola pendistribusian barang atau jasa dengan baik dan cepa, sehingga unsure teknologi sebagai sarana untuk mencapai itu semua tidak terhindarkan.

Pesatnya perkembangan teknologi pada umumnya, teknologi informasi khususnya, telah mendorong terjadinya kompleksitas hubungan atau transaksi dagang internasional, oleh dan antar pelaku (subjek hukum) dalam perdagangan internasional, yang bersifat lintas dan menembus batas-batas negara (transnasional), serta perbedaan sistem hukum, sistem politik dan lain-lain dari dan antar pelaku dalam perdagangan internasional tersebut. Kompleksitas tersebut dapat dilihat, misalnya dengan kelangsungan suatu transaksi-transaksi yang berlangsung cepat, terjadinya persaingan yang dagang yang ketat baik perdagangan barang maupun jasa, yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran bersama antar pelaku dalam perdagangan internasional bahwa perlu dan dibutukan suatu perdagangan bebas dilakukan, yang dilangsungkan dengan fair, tanpa dibatasi dan atau diitervensi dengan pengenaan tarif, kuota, subsidi, kontrol nilai tukar, dan lain-lain yang bersifat proteksi dan dapat menghambat arus dan kelangsungan pedagangan tersebut.

Pada umumnya hambatan dalam arus perdagangan, menurut Aji Setiadi, ada dua macam, yaitu hambatan yang bersifat tarif (tariff barrier) dan hambatan yang bersifat non tarif (non tariff barriers). Hambatan yang bersifat tarif (tariff barrier) merupakan hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu negara yang disebabkan oleh diberlakukannya tarif bea masuk dan tarif lainnya yang tinggi oleh suatu negara terhadap suatu barang, yang mengakibatkan harga jual barang tersebut di negara tujuan menjadi sangat mahal, sehingga menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan barang sejenis lain yang diproduksi dalam negeri negara tujuan. Dalam dunia pada umumnya, para pesaing bebas untuk bersaing secara besar-besaran, bahkan bila ada pihak yang didorong untuk keluar dari bisnis atau menderita kerugian-kerugian yang teramat besar. Hal itu bias dilakukan pada tingkatan regulasi Negara maupun langsung secara frontal antara perusahan dengan perusahaan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hambatan yang bersifat non tarif (non tariff barriers) merupakan hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu negara yang disebabkan oleh tindakan-tindakan selain penerapan pengenaan tarif atas suatu barang.

Hambatan yang bersifat tarif (tariff barrier) tersebut akan menimbulkan salah satu dampak yaitu terjadinya pemberlakuan diskriminasi harga oleh pasar domestik negara eksportir dan pasar asing negara importir. Terjadinya pemberlakuan diskriminasi harga, misalnya pemberlakuan harga lebih rendah terhadap barang-barang ekspor yang dijual ke pasaran asing negara pengimpor, dibandingkan dengan harga normal yang diberlakukan di pasaran domestik negara pengekspor merupakan bentuk dasar praktek dumping.

Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair, karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri. Cina, seperti halnya dengan Rusia, mulai mengalami sendiri keadaan yang semakin memburuk tersebut, segera setelah mereka membuka lebar-lebar pintu mereka ke pasar internasional.

Sudah sejak lama timbul kesadaran perlu dan dibutuhkanya suatu upaya-upaya terpadu untuk mengatur dan membatasi serta mengendalikan praktek dumping tersebut, melalui pemberlakuan peraturan mengenai larangan dumping (peraturan anti dumping), dengan tujuan memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri dari praktek dumping yang diduga dilakukan ekportir atau produsen luar negeri dan memungkinkan pemerintah untuk menghukumnya dengan cara menerapkan pengenaan bea masuk yang tinggi atas barang dumping, guna mengeliminir kerugian dari barang dumping sehingga industri dalam negeri tetap terlindungi dan dapat tetap bersaing dengan barang impor meskipun barang impor tersebut dijual dengan harga dumping.

Pada awalnya peraturan antidumping tersebut, hanya dimiliki dan diberlakukan oleh negara-negara maju atau adidaya ekonomi seperti Amerika Serikat (Antidumping Act 1916), Kanada (Antidumping Act 1968), Australia (Antidumping Act 1975), dan Uni Eropa (Council Regulation 1988), yang dari waktu ke waktu diikuti oleh negara-negara lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, negara-negara yang memiliki peraturan antidumping tersebut cenderung saling memproteksi dan negara yang satu berdagang dengan merugikan negara lain (dog eat dogs). Kecenderungan tersebut telah memunculkan ide dan kesadaran bersama bahwa perlunya penggunaan dan penerapan antidumping secara selektif dan proporsional oleh dan antar negara satu dengan negara lainnya, yang pada akhirnya mendorong perlunya dilakukan Sinergisitas peraturan antidumping.

Sinergisitas peraturan dumping tersebut, tidak terlepas dari dominasi negara-negara maju dalam pengaturan ketentuan-ketentuan hukum perdagangan internasional sebagaimana telah dikonstatir dengan tepat oleh Hikmahanto Juwana, dengan menyatakan bahwa:
“Kepentingan ekonomi negara maju lebih dominasn dan mewarnai wajah hukum internasional, perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan masalah ekonomi lebih mengakomodasi prinsip-prinsip yang dianut oleh negara maju. Bahkan para pelaku usaha negara maju banyak mendapat perlindungan dari perjanjian internasional yang dinegosiasikan antara negara maju dan negara berkembang”
Meskipun demikian terasanya dominasi negara-negara maju dalam perdagangan internasional tersebut, namun tidak menyurutkan semangat berbagai negara untuk melakukan Sinergisitas dan telah mendorong perlu adanya penghapusan diskriminasi dan proteksi yang tidak proporsional, yang merupakan hambatan dalam perdagangan baik hambatan tarif maupun hambatan non tarif, yang setelah melalui berbagai rangkaian pertemuan sejak tahun 1947 sampai dengan tahun 1994, telah berhasil merumuskan kesepakatan bersama yang dikenal dengan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariff and Tariff ), yang diikuti dengan beberapa Perjanjian tambahan (side agreement) atas suatu pasal dalam GATT, yang dikenal dengan istlah code, yang berlaku bagi negara anggota peserta Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization ).

Peraturan antidumping diatur dalam pasal VI GATT/PUTP sebagai ketentuan umum atau garis besar pengaturan mengenai anti dumping, yang menyatakan bahwa:
“The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry.”

Pembahasan anti dumping untuk pertamakalinya dilakukan pada tahun 1947 pada saat pembahasan Carter Havana, yang merupakan suatu Perjanjian Multilateral yang lebih dikenal dengan GATT kemudian diberlakukan sementara sejak tanggal 1 Januari 1948. Sebagai tindak lanjut dalam mengimplementasikan ketentuan pasal VI GATT, maka pada tahun 1979, dalam Tokyo Round telah disepakati Antidumping Code (1979) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 1980, yang kemudian diperbaharui dengan Antidumping Code (1994). Indonesia pada tanggal 2 Nopember 1994 telah meratifikasi Agreement Establishing the WTO, dengan dan dalam UU Nomor 7 tahun 1994.

Dari uraian tersebut, adalah menarik untuk mengkaji lebih lanjut, apakah Indonesia telah meratifikasi dan atau menerapkan ketentuan-ketentuan antidumping yang diatur dalam pasal VI GATT beserta peraturan pelaksanaannya tersebut.
Untuk itu, penulis memilih judul “Sinergisitas Ketentuan Antidumping ke dalam Hukum Nasional Indonesia”.

Karenanya tulisan ini tidak akan membahas secara mendalam dan menyeluruh semua ketentuan antidumping dalam GATT maupun hukum nasional Indonesia tersebut, akan tetapi dan melainkan dibatasi oleh dan dengan yang berkaitan dengan ketentuan antidumping dan peraturan pelaksanaannya baik ketentuan GATT maupun hukum nasional Indonesia tersebut. Kalaupun terjadi penyebutan ketentuan antidumping dan peraturan pelaksanaannya baik ketentuan GATT maupun hukum nasional Indonesia tertentu, maka hal tersebut adalah merupakan penjelasan teks dan konteks tulisan yang bersangkutan.

B. Pembahasan
Menurut Kamus Lengkap Perdagangan Internasional dumping adalah praktek penjualan produk di Negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal atau harga produsennya dengan tujuan untuk menguasai pasar luar negeri.
Sementara itu menurut Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia) dumping adalah suatu bentuk diskriminasi harga, di mana misalnya seorang produsen menjual pada dua pasar yang berbeda atau dengan harga-harga yang berbeda, karena adanya penghalang tertentu antara pasar-pasar tersebut dan terdapat elastisitas permintaan yang berbeda antara kedua pasar tersebut.

Sedangkan menurut Kamus Hukum Ekonomi (Inggris-Indonesia) dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain, pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimport.

Perlunya dilakukan diskriminasi harga, menurut Ida Bagus Wyasa Putra, setidaknya ada tiga alasan yaitu pertama, untuk mengembangkan pasar, dengan cara memberikan insentif, melalui pemberlakukan harga yang lebih rendah, kepada pembeli pasar yang dituju. kedua, adanya peluang, pada kondisi pasar, yang memungkinkan penentuan harga secara lebih leluasa, baik di dalam pasar eksport maupun import. Ketiga, untuk mempersiapkan kesempatan bersaing dan pertumbuhan jangka panjangyang lebih baik dengan cara memamfaatkan strategi penetapan harga yang lebih baik dengan cara memamfaatkan strategi penetapan harga yang progresif.

Secara garis besar, praktik dumping dikelompokan menjadi tiga macam:
1. Dumping Sporadis, yaitu dumping yang dilakukan secara temporer dengan tujuan utama mengatasi masalah kelebihan kapasitas.
2. Dumping Predatoris, yaitu praktik dumping dengan menjual produk secara merugi dengan tujuan mendapatkan akses ke suatu pasar dan menyingkirkan para pesaing.
3. Dumping Persisten, yaitu jenis dumping permanent, dimana perusahaan secara konsisten menjual produknya dengan harga lebih rendah pada suatu pada suatu pasar dibandingkan dengan pasar lainnya. Bentuk pertama merupakan bentuk wajar sebagai reaksi atau gejala pemasaran yang bersifat umum.

Sedangkan menurut Robert Willig, ditinjau berdasarkan tujuan eksportir, kekuatan pasar dan struktur pasar import, Ada lima tipe dumping:
1. Market Ekspansion Dumping
Perusahaan pengeksport bisa meraih untung dengan menetapkan “mark-up” yang lebih rendah di pasar import karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah.
2. Cyclical Dumping
Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.
3. State Trading Dumping
Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneternya.
4. Strategic Dumping
Istilah ioni diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategis keseluruhan negara pengekspor, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengekspor. Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolok ukur skala ekonomi, maka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing.
5. Predatory Dumping
Istilah predatory dumping dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasarani, dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping kenis ini adalah matinya perusahan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis.
Ketentuan antidumping dalam pasal VI GATT tersebut terdiri dari 7 ayat, yang menyatakan bahwa
“Article VI
Anti-dumping and Countervailing Duties
1. The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry. For the purposes of this Article, a product is to be considered as being introduced into the commerce of an importing country at less than its normal value, if the price of the product exported from one country to another.
(a) is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country, or,
(b) in the absence of such domestic price, is less than either
(i) the highest comparable price for the like product for export to any third country in the ordinary course of trade, or
(ii) the cost of production of the product in the country of origin plus a reasonable addition for selling cost and profit.
Due allowance shall be made in each case for differences in conditions and terms of sale, for differences in taxation, and for other differences affecting price comparability.
2. In order to offset or prevent dumping, a contracting party may levy on any dumped product an anti-dumping duty not greater in amount than the margin of dumping in respect of such product. For the purposes of this Article, the margin of dumping is the price difference determined in accordance with the provisions of paragraph 1.
3. No countervailing duty shall be levied on any product of the territory of any contracting party imported into the territory of another contracting party in excess of an amount equal to the estimated bounty or subsidy determined to have been granted, directly or indirectly, on the manufacture, production or export of such product in the country of origin or exportation, including any special subsidy to the transportation of a particular product. The term "countervailing duty" shall be understood to mean a special duty levied for the purpose of offsetting any bounty or subsidy bestowed, directly or indirectly, upon the manufacture, production or export of any merchandise.
4. No product of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be subject to anti-dumping or countervailing duty by reason of the exemption of such product from duties or taxes borne by the like product when destined for consumption in the country of origin or exportation, or by reason of the refund of such duties or taxes.
5. No product of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be subject to both anti- dumping and countervailing duties to compensate for the same situation of dumping or export subsidization.
6. No contracting party shall levy any anti-dumping or countervailing duty on the importation of any product of the territory of another contracting party unless it determines that the effect of the dumping or subsidization, as the case may be, is such as to cause or threaten material injury to an established domestic industry, or is such as to retard materially the establishment of a domestic industry.
(a) The CONTRACTING PARTIES may waive the requirement of subparagraph (a) of this paragraph so as to permit a contracting party to levy an anti-dumping or countervailing duty on the importation of any product for the purpose of offsetting dumping or subsidization which causes or threatens material injury to an industry in the territory of another contracting party exporting the product concerned to the territory of the importing contracting party. The CONTRACTING PARTIES shall waive the requirements of sub-paragraph (a) of this paragraph, so as to permit the levying of a countervailing duty, in cases in which they find that a subsidy is causing or threatening material injury to an industry in the territory of another contracting party exporting the product concerned to the territory of the importing contracting party.
(b) In exceptional circumstances, however, where delay might cause damage which would be difficult to repair, a contracting party may levy a countervailing duty for the purpose referred to in sub-paragraph (b) of this paragraph without the prior approval of the CONTRACTING PARTIES; Provided that such action shall be reported immediately to the CONTRACTING PARTIES and that the countervailing duty shall be with drawn promptly if the CONTRACTING PARTIES disapprove.
7. A system for the stabilization of the domestic price or of the return to domestic producers of a primary commodity, independently of the movements of export prices, which results at times in the sale of the commodity for export at a price lower than the comparable price charged for the like commodity to buyers in the domestic market, shall be presumed not to result in material injury within the meaning of paragraph 6 if it is determined by consultation among the contracting parties substantially interested in the commodity concerned that:
(a) the system has also resulted in the sale of the commodity for export at a price higher than the comparable price charged for the like commodity to buyers in the domestic market, and (b) the system is so operated, either because of the effective regulation of production, or otherwise, as not to stimulate exports unduly or otherwise seriously prejudice the interests of other contracting parties.”


Ketentuan pelaksanaan antidumping dalam pasal VI GATT tersebut diatur dalam antidumping code 1994, terdiri dari 18 pasal dengan sistematika sebagai berikut:
- Pasal 1 Prinsip Prinsip;
- Pasal 2 Penentuan Dumping;
- Pasal 3 Penentuan Kerugian;
- Pasal 4 Pengertian Industri Dalam Negeri;
- Pasal 5 Penyelidikan Awal dan Lanjutan;
- Pasal 6 Bukti;
- Pasal 7 Tindakan Sementara;
- Pasal 8 Penyesuaian Harga;
- Pasal 9 Pengenaan dan Pengumpulan Bea Masuk Antidumping;
- Pasal 10 Berlaku Surut;
- Pasal 11 Jangka Waktu dan Tinjauan Bea Masuk Anti-Dumping dan Penyesuaian Harga;
- Pasal 12 Pemberitahuan Publik dan Penjelasan Penentuan;
- Pasal 13 Tinjauan Peradilan;
- Pasal 14 Tindakan Anti-Dumping Atas Nama Negara Ketiga;
- Pasal 15 Anggota-Anggota Negara Berkembang;
- Pasal 16 Komite Praktek Anti-Dumping;
- Pasal 17 Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa;
- Pasal 18 Ketentuan-ketentuan Akhir;

Selain itu Antidumping code 1994 tersebut juga dilengkapi dengan 2 Lampiran yaitu Lampiran I tentang Prosedur Untuk Penyelidikan Ditempat sesuai Paragrap 7 pasal 6 dan Lampiran II Informasi Yang Tersedia SesuaiDengan Paragrap 8 pasal 6.
Pengaturan antidumping dalam hukum nasional Indonesia sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Persetujuan pembentukan WTO sebagaiman ternyata dengan UU Nomor 7 Tahun 1994 tersebut belum dalam suatu Undang-undang Khusus, melainkan diatur dengan disisipkan dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 yang kemudian dilanjutkan diatur dalam peraturan pelaksanaan PP Nomor 34 Tahun 1996 sebagai ketentuan hukum materiil serta diikuti pula dengan ketentuan atau petunjuk teknis Kepmen Perindag Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 sebagaimana telah diubah dengan Kepmen Perindag Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 sebagai ketentuan hukum acara (formil) dan ketentuan pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia berdasarkan Kepmen Perindag Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 dan Kepmen Perindag Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 serta struktur kepegawaian KADI berdasarkan Keputusan Ketua KADI Nomor 346/KADI/Kep/10/2000.

Apabila dicermati dari segi tata urut perundang-undangan, dimana pengaturan mengenai antidumping berbeda dengan pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual, pengaturan mengenai antidumping hanya diselipkan dalam UU No. 10 tahun 1995, bukan dalam suatu Undang-undang yang mandiri dan khusus membahas anti-dumping, sedangkan pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual diatur dalam suatu Undang-undang yang khusus dan mandiri, setidaknya ada 6 Undang-undang dibidang hak kekayaan intelektual yaitu UU Nomor 30 Tahun 2000 , UU Nomor 31 Tahun 2000 , UU Nomor 32 Tahun 2000 , UU Nomor 14 Tahun 2001 , UU Nomor 15 Tahun 2001 , UU Nomor 19 Tahun 2002. Padahal pengaturan hak kekayaan intelektual dan antidumping tersebut sama-sama merupakan pelaksanaan atau konsekuensi dari ratifikasi ketentuan GATT dan WTO, di Indonesia berdasarkan UU No. 7 tahun 1994.

Seyogyanya pengaturan antidumping dan pembentukan KADI diatur dan dibentuk dalam dan berdasarkan Undang-undang tentang antidumping yang bersifat mandiri dan khusus, agar indepensi kelembagaan lebih terjamin secara hukum, dan perlu diberi kewenangan untuk melakukan pembentukan dan pembuatan serta pengaturan antidumping (self regulation organization).

Untuk saat ini kedudukan KADI tersebut tidak secara tegas dinyatakan apakah merupakan peradilan semu (quasi judicial) bidang anti dumping, atau murni dibawah Departemen perindustrian, dan upaya hukum apakah yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak puas terhadap keputusan atau hasil pemeriksaan penyelidikan dugaan dumping?, apakah diperkenankan melakukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri? atau ke peradilan mana?, dalam negeri yang melakukan pemeriksaan penyelidikan dugaan dumping, sebelum akhirnya dilakukan upaya ke forum panel di Disputes Settlement Body oleh negara yang tidak puas terhadap putusan badan atau lembaga yang melakukan pemeriksaan penyelidikan dugaan dumping tersebut.

C. Penutup
Oleh karenanya agar pengaturan antidumping dalam tata hukum Indonesia maka dibutuhkan Sinergisitas dengan ketentuan antidumping yang diatur dalam pasal VI GATT serta antidumping code1994 dengan cara mengintegrasikannya ke dalam hukum Indonesia, khususnya ke dalam tata urut peraturan perundang-undangan Inodonesia.

Dengan dilakukannya Sinergisitas ketentuan antidumping yang diatur dalam pasal VI GATT serta antidumping code1994 tersebut ke dalam hukum nasional Indonesia, maka ke depan diharapkan pengaturan dan kebijakan serta kelembagaan antidumping di Indonesia akan lebih komprehensif dan reputable. Sehingga penerapan peraturan antidumping di Indonesia akan memberikan kepastian hukum dan keadilan serta proporsional antara kepentingan importir atau produsen luar negeri dengan eksportir atau produsen dalam negeri Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA
Rachmadi,Usman, “Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Hines, Colin, ”Mengganti Globalisasi Ekonomi Menjadi Lokalisasi Demokrasi”, Yogyakarta, Insist, 2005.
Sewu, Lindiawati, ”Franchise Pola Bisnis Spektakuler Dalam Perspektif Hukum Dan Ekonomi”, Bandung, CV. Utomo, 2004.
Khairandy, Ridwan, “Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak”, Jakarta, FHUI Pasca Sarjana, 2003.
Dirdjosisworo, Soedjono, “Antisipasi Terhadap Bisnis Curang”, Bandung, CV. Utomo, 2005.
Cansil, Christine, “Hukum Perusahaan Indonesia; Aspek Hukum Dalam Ekonomi”, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001.
Suherman, Maman, Ade, “Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global”, Jakarta, Galia Indonesia, 2002.
Rinaldy, Eddie, “Kamus Perdagangan Internasional”, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2006.
Rajagukguk, Erman. “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia”, Pidato pengukuhan Guru Besar FH-UI, Jakarta: 4 Januari 1997.
Juwana, Hikmahanto. “Hukum Ekonomi dan Hukum internasional”, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Kartadjoemena, H.S. “Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa”, Jakarta: UI Press, 2000.
Read More.....

KAJIAN TENTANG PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

A. PENGANTAR
Adalah bukan hal yang asing untuk hampir semua warganegara Indonesia mendengar kata-kata “masyarakat adil dan makmur” istilah yang begitu sering dan mudah ditemukan- yang tidak lain adalah tujuan akhir bernegara. Dilatarbelakangi cita-cita ini, maka pembangunan telah dipilih sebagai satu-satunya kendaraan yang dianggap paling tepat untuk membawa bangsa Indonesia menuju kearah sana. Dalam hal ini, pemerintah RI sejak tiga dasawarsa terakhir telah menjadikan pembangunan di bidang ekonomi sebagai tulang punggung pembangunan nasional, yang buah hasilnya sudah dapat kita lihat bersama.

Yang menjadi pertanyaan mendasar kemudian adalah bagaimanakah posisi hukum di dalam derap roda pembangunan yang berputar demikian pesat? Pada tataran ide normatif, di GBHN, hukum secara tegas diletakkan sebagai pendorong pembangunan, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan amanat ini, maka hukum tentu sangat memerlukan dukungan yang terdiri dari personalia yang profesional dan beretika, organisasi yang kapabel dan berdaya guna, serta peradilan yang bebas dan berhasil guna. Semuanya ini adalah sebagian prasyarat konsepsional yang paling di butuhkan dalam konteks kekinian Indonesia.

Sayangnya, ketika memasuki tataran implementasi-sosiologis, selain tampak dengan jelas berbagai hal yang menggembirakan, terlihat pula adanya “peminggiran” peran hukum dalam upaya mencapai kemajuan bangsa yang telah dicanangkan. Di dalam berbagai arena pergulatan hidup masyarakat, terkadang dengan mudah kita temui atau rasakan kemandulan peran dan fungsi hukum. Sejumlah fenomena di permukaan menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari paradigma sebuah negara hukum. Barangkali, kata kunci “kesenjangan” lebih bisa membantu untuk menjelaskan secara jernih posisi hukum kita, yakni adanya kesenjangan antara hukum secara teori (das sollen) dan hukum secara empiris (das sein).

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan modernisasi masih saja diperdebatkan. Perdebatan ini merupakan sebagian dari perdebatan yang lebih luas, tentang peranan hukum di dalam masyarakat. Lembaga hukum adalah salah satu di antara lembaga/pranata-pranata sosial, seperti juga halnya keluarga, agama, ekonomi, perang atau lainnya.

Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.

Namun demikian berdasarkan pengalaman umat manusia sendiri, peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karenanya timbul pertanyaan sampai sejauh mana hukum harus berperan, dengan cara bagaiamana hukum itu harusnya berperanan dan kepada siapa hukum itu mendelegasikan peranannya dalam kegiatan nyata dari peri kehidupan ekonomi warganya.

Hal yang terakhir ini perlu diperjelas karena hukum itu sendiri merupakan adagium yang abstrak meskipun dinyatakan dalam simbol-simbol bahasa yang lebih dapat bersifat aktif dan nyata bila dilakukan oleh suatu institusi atau lembaga yang ditunjuknya. Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju menempuh pembangunanannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integtarsi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional.

Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (consecutive) dan memakan waktu relatif lama. Persatuan Nasional adalah prasyarat untuk memasuki tahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan.

Revolusi industri terus berjalan tanpa henti berkat penemuan-penemuan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Mula-mula revolusi industri yang bersifat maknistis seperti penemuan mesin uap yang mengantarkan Inggris ke abad Revolusi industri, kemudian penemuan listrik, kemudian akhir-akhir ini mulai dengan revolusi bioteknologi yang dapat menciptakan produk-produk pertanian transgenik dan kloning pada hewan.

Semua perubahan ini tidak mungkin terjadi bilamana manusia tidak mempunyai kesempatan dan keluasan untuk berpikir dan berkreasi. Karenanya diperlukan aturan yang mengatur bagaimana manusia agar bisa melaksanakan kegiatannya dengan aman, tidak saling mengganggu atau bahkan saling menghancurkan sehingga kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi terhambat.

Dengan demikian kita kembali kepada peranan hukum untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas dalam Suma Theologica. Hukum bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi negara. Berbagai penemuan dan kemajuan itu bahkan dilindungi dengan undang-undang negara tentang HAKI dengan tujuan untuk merangsang penemuan lebih canggih lagi.

Fungsi hukum dan peranan ahli hukum biasanya berhubungan erat satu sama lain, sekalipun keduanya tidak perlu saling berkaitan atau saling tergantung. Hukum dapat dibuat -dan pada dekade belakangan ini kerapkali dibuat- oleh para pemimpin politik yang tidak terdidik ataupun yang tidak menaruh perhatian terhadap bidang itu sebagai disiplin ilmu pengetahuan atau ideologi.Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara.

Sepanjang sejarah terdapat berbagai pemikiran tentang seberapa jauh negara atas nama hukum harus terlibat dalam kegiatan ekonomi warganya. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum modern yang hanya dikenal dalam masyarakat modern. Hukum modern sangat berbeda dengan aturan yang dikenal dalam masyarakat tradisional (Traditional societies) dimana aturan berkembang seolah tanpa tujuan tertentu dan tidak memerlukan lembaga formal untuk membuatnya.

B. PENGARUH HUKUM INTERNASIONAL DAN GLOBALISASI EKONOMI

Perkembangan yang mandiri dari perusahaan multinasional, kerap kali diramalkan adalah perkembangan suatu badan yang benar-benar tanpa kebangsaan, dan benar-benar mandiri.Peradaban dunia yang kemudian menjadi hukum internasional turut mempengaruhi pembangunan hukum nasional dan sistem perekonomian negara berkembang.
Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa (Cultuur stelsel) dan masa dimana modal swasta Belanda Zaman Kolonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropah dan Amerika. Sebaliknya impor tekstil dan barang-barang manufaktur, betapun sederhananya telah berlangsung lama. Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional.

Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Berdagang dengan WTO dan kerjasamanya ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistim hukum.

Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (trade in goods), maupun di bidang jasa (trade in services). Saling keterkaitan ini memerlukan adanya kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku. Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang berkembang dalam sistem GATT/WTO.

Bagaimanapun juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur.

Globalisasi di bidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi. Karena negara-negara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang, maka partner mereka dari negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut, bisa karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (joint venture), perjanjian waralaba (franchise), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama di semua negara.

Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara lain. Lebih lanjut Erman Rajagukguk mengatakan, persamaan ketentuan-ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan akumulasi modal. Undang-undang Perseroan Terbatas berbagai negara, dari “Civil Law” maupun “Common Law” berisikan substansi yang serupa. Begitu juga dengan peraturan pasar modal, dimana saja tidak berbeda, satu sama lain hal karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara.

Tuntutan keterbukaan (transparency) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (money laundering) dan insider trading mendorong kerjasama internasional.Dibalik usaha keras menciptakan globalisasi hukum, masih menurut Erman, tidak ada jaminan bahwa hukum tersebut akan memberikan hasil yang sama yang di semua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan politik, ekonomi dan budaya. Hukum itu tidak sama dengan kuda. Orang tidak akan menamakan keledai atau zebra adalah kuda. Walau bentuknya hampir sama. Kuda adalah kuda. Hukum tidak demikian. Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya.

Friedman, mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.

Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu “check and balance” dalam bernegara. “check and balance” hanya bisa dicapai dengan parlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya.
Dalam hal di atas, khususnya dalam masalah pengawasan dan Law Enforcement, dua hal yang merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sistim rule of law. Tidak akan ada law enforcement kalau tidak ada sistim pengawasan dan tidak akan ada rule of law kalau tidak law enforcement yang memadai.

Dibidang inilah negara kita tercinta Indonesia masih tertatih-tatih belajar memahami apa arti rule of law sebagaimana sering kita kita nyatakan secara fasih.
ECW Wade dan Godfrey Philips dalam PM Hadjon (1987:81) menyatakan tiga konsep mengenai “Rule of Law” yaitu:
- The Rule Of Law mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat yang dalam pandangan tradisi barat lahir dari alam demokrasi.
- The Rule of Law menunjukkan suatu doktrin hukum bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum.
- The Rule of Law menunjukkan suatu kerangka pikir politik yang harus diperinci oleh peraturan-peraturan hukum baik substantif maupun hukum acara.
Berbagai unsur dari pengertian Rule of Law tersebut haruslah dilaksanakan secara keseluruhan, bukan sepotong-sepotong, dan dalam waktu bersamaan. Pengecualian dan penangguhan salah satu unsurnya akan merusak keseluruhan sistim.

C. KESIMPULAN
Adalah sudah menjadi satu keniscayaan, bahwa pembangunan ekonomi di suatu negara, apalagi secara khusus negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan roda pemerintahan dengan demokratis, dengan menggunakan hukum sebagai instrument untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensirf, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan.

Indonesia berbeda dengan negara maju seperti Amerika dan Inggris. Jika di kedua negara tersebut, mereka menempuh pembangunan secara berturut-turut dari yang pertama, meciptakan persatuan dalam negaranya, kedua, menggalakkan industrialisasi, dan yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan sosial.

Urutan pembangunan negara seperti yang di tempuh kedua negara tersebut di atas, adalah merupakan suatu langkah ideal untuk mewujudkan negara yang kokoh, dengan dukungan ekonomi dan warga yang solid. Namun demikian untuk Indonesia hal ini tidak mungkin kita jalankan secara satu persatu, melainkan harus sekaligus. Menciptakan persatuan, menggalakkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan harus di lakukan secara bersamaan.

Kondisi tersebut di atas, memang memberi peluang terciptanya ketidak harmonisan pencapaian tujuan pembangunan hukum. Terlebih lagi jika aparat yang menjalankan agenda tersebut tidak paham dengan kondisi kenegaraan (warga) sehingga justru tidak satupun dari tiga agenda yang di jalankan tersebut dapat terwujud sesuai dengan harapan.

Bagi Indonesia, kiranya masih harus banyak belajar tentang hal-hal yang telah dicapai oleh negara maju tersebut dan menyadari bahwa dengan sistim hukum yang benar maka hukum itu dapat memberi pengaruh bagi warga negara untuk bekerja lebih giat lagi, karena prestasi meraka dilindungi dan di jamin oleh hukum, sehingga dengan sendirinya hasil kerja tersebut meningkatkan kemakmuran masyarakat.
Kedepannya pendidikan hukum di negara tercinta ini, tidak bisa lagi menutup diri untuk tidak mempelajari hukum yang berlaku di negara anglo saxon, karena kita harus sadar bahwa hukum telah menuju ke arah penerapan secara global, terutama dalam lingkup hukum ekonomi.






DAFTAR PUSTAKA

Gaffar, Firoz, ed. Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: CYBERconsult, 1999.
Juwana, Hikmahanto. Hukum Ekonomi dan Hukum internasional. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Kartadjoemena, H.S. Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Jakarta: UI Press, 2000.
Lubis, T. Mulya, ed. Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
Mertokusumo, sudikno. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
Rajagukguk, Erman. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia. Pidato pengukuhan Guru Besar FH-UI, Jakarta: 4 Januari 1997.
Suhardi, Gunarto. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002.
Read More.....

Kamis, 13 Januari 2011

“FRAUD” DALAM INDUSTRI ASURANSI: SUATU TINJAUAN HUKUM

A. Pendahuluan.
Dalam suatu riset yang dilakukan oleh beberapa dokter di Jerman terhadap negara-negara maju mengungkapkan bahwa kecurangan dalam perawatan kesehatan merupakan sumber yang paling potensial yang dapat merugikan perusahaan asuransi khususnya asuransi kesehatan. Kecurangan dilakukan dengan kesengajaan yang bermaksud untuk mendapatkan keuntungan atas perbuatan tersebut. Di Amerika Serikat industri asuransi kesehatan mengalami kerugian mencapai ratusan juta dolar dalam setahun yang ditimbulkan oleh perbuatan curang tersebut, yang apabila diestimasikan kalangan industri asuransi di Amerika mengalami kerugian antara 3 –7% dalam satu tahun akibat perbuatan ini.

Berdasarkan data dari Coalition Againts Insurance Fraud pada tahun 2006 Amerika Serikat, kerugian terbesar industri asuransi di Amerika menimpa asuransi kesehatan, dimana kerugian mencapai US$54 miliar kemudian asuransi kendaraan menduduki posisi kedua dengan tingkat kerugian sebesar US$13,5 miliar, lalu disusul asuransi bisnis/komersial sebesar US$10 miliar, dan kerugian asuransi rumah sekitar US$2,5 miliar. Sedangkan Global Head of Insurance Practice Financial Insights Barry Rabkin dalam kajian risetnya mengungkapkan kecurangan telah menyebabkan industri asuransi di Amerika serikat mengalami kerugian sekitar US$80 miliar per tahun. Insurance fraud merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum terhadap perusahaan asuransi dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah dari penutupan suatu resiko.

Ada beberapa faktor penyebab yang memungkinkan terjadinya fraud antara lain:
1. Kebutuhan (need) dimana situasi pemegang polis dan/atau tertanggung sebelum terjadinya kerugian sedang mengalami kesulitan keuangan;
2. Kesempatan (opportunity) misalnya sebab kerugian yang tidak dapat ditelusuri atau ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pemegang polis dan/atau tertanggung untuk mengajukan kaim fiktif;
3. Keserakahan (greed).

B. Definisi
Dalam prakteknya pertanggungan asuransi merupakan perjanjian dengan unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan baik dan benar. Dilain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya tersebut merupakan dasar dari asas kejujuran, yang merupakan asas yang sangat penting dalam setiap perjanjian pertanggungan, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menghindari terjadinya kecurangan asuransi.

Dewasa ini asas kejujuran sempurna lebih dikenal dengan sebutan principle of utmost good faith atau uberrimae fidei. Good faith secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai itikad baik. Dengan demikian utmost good faith dapat diterjemahkan sebagai itikad baik yang sebaik baiknya/sempurna.

Sebenarnya secara umum asas itikad baik dan kejujuran sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati demi hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnya, yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak. Istilah fraud (Inggris) atau fraude (Belanda) sering diterjemahkan sebagai bentuk perbuatan curang terhadap asuransi (insurance fraud) sebenarnya sudah diantisipasi dalam Pasal 251 KUH Dagang, yang menyatakan:
“Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifat demikian rupa, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal”.

Dalam tatanan hukum Indonesia tindak pidana curang (fraud) terhadap perusahaan asuransi yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dipersamakan dengan tindak pidana penipuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 381 dan Pasal 382 KUHP.
Pasal 381:
“Barangsiapa dengan akal dan tipu muslihat menyesatkan orang menanggung asuransi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya dengan syarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya keadaan hal ikhwal yang sebenarbenarnya, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan”.
Pasal 382
“Barangsiapa dengan maksud akan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sedang hal itu merugikan yang menanggung asuransi atau orang yang dengan syah memegang surat penanggungan barang di kapal, membakar atau menyebabkan letusan dalam sesuatu barang yang masuk asuransi bahaya api, atau mengaramkan atau mendamparkan, membinasakan, atau merusakkan sehingga tanpa dapat dipakai lagi kapal (perahu) yang dipertanggungkan atas atau yang muatannya atau upah muatannya yang akan diterima telah dipertanggungkan atau yang untuk melengkapkan kapal (perahu) itu, orang sudah meminjamkan uang dengan tanggungan kapal (perahu) itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Agar tetap fokus pada tema seminar ini, penulis mencoba memberikan batasan-batasan pengertian fraud dalam kaitannya dengan industri asuransi saja, yang secara sitematis dirangkum dari beberapa sumber, sebagai berikut:

Black’s Law memberikan definisi fraud sebagai berikut:
“An intentional perversion of truth for the purpose of inducing another in reliance upon it to part with some valuable thing belonging to him or to surrender a legal right. A false representation of a matter of fact, whether by word or by conduct, by false or misleading allegations, or by concealment of that which should have been disclosed, which deceives and is intended to deceive another so that he shall act upon it to his legal injury. Anything calculated to deceive, whether by a single act or combination, or by suppression of truth, or suggestion of what is false, whether it be by direct falsehood or innuendo, by speech or silent, word of mouth, or look or gesture”.

Bandingkan dengan Nasional Care Anti-Fraud Association (NHCAA) sebuah lembaga yangkhusus menangani permasalahan fraud dibidang perawatan kesehatan di Amerika memberikan definisi fraud sebagai berikut:
“An intentional deception or misrepresentation that the individual or entity makes, knowing that the misrepresentation could result in some unauthorized benefit to theindividual, or the entity, or to another party”. Hukum Negara Bagian New Hampshire memberi definisi Insurance fraud sebagai berikut:
“Commits with a purpose to injure, defraud or deceive any insurer, knowingly submits orhelps someone else to submit any oral or written statements knowing that thesestatements contain false, incomplete, or misleading information conserning anyapplication claims for payment or benefits pursuant to an insurance policy”.
Kamus asuransi yang menjadi panduan bagi praktisi asuransi di Indonesia menyamakan pengertian fraud dengan tindak pidana penipuan, dan memberi pengertian fraud sebagai:
“Tindakan penipuan, misrepresentatisi fakta penting yang dibuat secara sengaja, dengan maksud orang lain mempercayai fakta itu dan akibatnya orang itu menderita kesukaran keuangan”.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, dapat dilihat bahwa fraud atau kecuranganmemiliki empat Kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:
1. tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku secara sengaja;
2. adanya korban;
3. korban menuruti kemauan pelaku;
4. adanya kerugian yang dialami oleh korban
Bentuk Kecurangan Dan Penyalagunaan Dalam Industri Asuransi
Berdasarkan sifatnya, penulis membagi bentuk kecurangan asuransi kedalam dua kategori yaitu:
a. Menyembunyikan fakta material (misrepresentation material fact)
b. Klaim palsu (false claim)
Menyembunyikan Fakta Material (misrepresentation material fact)
Pengungkapan fakta-fakta yang material dengan sejujur-jujurnya merupakan suatu kewajiban yang mutlak yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak dalam suatu perjanjian pertanggungan.

Keterangan atau fakta-fakta dan informasi yang harus diungkapkan sebelum melakukan perjanjian pertanggungan, dapat dikategorikan sebagai berikut:
a. fakta yang berdasarkan faktor internal yang menunjukkan risikonya lebih besar dari yang diperkirakan dari sifat atau kelompoknya;
b. fakta dari faktor eksternal menjadi risikonya lebih besar dari yang normal;
c. fakta yang membuat kemungkinan jumlah kerugian lebih besar dari yang
diperkirakan;
d. data kerugian dan klaim dari polis terdahulu (kalau ada);
e. penolakan yang pernah dilakukan atau persyaratan yang dikenakan oleh
penanggung lainnya (kalau ada);
f. fakta yang membatasi hak subrogasi;
g. adanya polis non indemnity;
h. fakta yang berkaitan dengan subject matter of insurance.

Pentingnya fakta-fakta atau informasi-informasi yang bersifat material diungkapkan karena setiap fakta material tersebut dapat mempengaruhi penanggung dalam penerimaan atau penolakan risiko, atau dalam penetapan premi atau kondisi dan persyaratan kontrak adalah material dan harus diungkapkan. Tidak diungkapkannya fakta-fakta material merupakan awal dari kecurangan dalam suatu pertanggungan asuransi.

Contoh kasus:
Klaim meninggal dunia yang terjadi di Medan dan Jambi. Tertanggung dan atau pemegang polis pada saat penutupan polis (usia polis 6 bulan) oleh salah-satu perusahaan asuransi di Indonesia tidak mengungkapkan fakta dengan sebenarnya. Tertanggung dan atau pemegang polis menyatakan bahwa tidak pernah memiliki suatu penyakit, dan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tidak pernah melakukan tindakan operasi.

Setelah kami melakukan investigasi, diketahui ternyata tertanggung dan atau pemegang polis telah lama mengidap penyakit CA Gaster Residif dan Hepatoma (kanker lambung), menurut ketarangan dokter yang merawat, tertanggung dan atau pemegang polis pertama sekali terdeteksi mengidap kanker lambung sejak 1 (satu) tahun sebelum tertanggung dan atau pemegang polis melakukan penutupan polis. Dan celakanya lagi tertanggung dan atau pemegang polis telah menjalani tindakan operasi atas penyakitnya tersebut.

Dalam kasus tersebut kami menarik suatu kesimpulan bahwa pada saat penutupan
asuransi si tertanggung dan atau pemegang polis tidak mengungkapkan fakta material yang sebenarnya dengan jujur bahwa dirinya mengidap suatu penyakit yang berbahaya, yang apabila penyakit tersebut diungkapkan maka akan mempengaruhi pertanggungan, oleh karenanya sesuai dengan pasal 521 KUH Dagang pertanggungan menjadi batal. Pelaku kecurangan dalam dalam penyembunyian fakta material (misrepresentation material fact) ini adalah agen, pemegang polis, ahli waris dan dokter.

C. Klaim Palsu (false claim)
Klaim palsu adalah suatu upaya untuk melakukan penagihan atau permintaan pembayaran kepada seseorang atau perusahaan berdasarkan data yang diketahuinya adalah palsu atau data yang telah direkayasa. Klaim palsu selalu diikuti dengan tindak pidana lain misalnya memalsukan dokumen-dokumen penting sehubungan dengan klaim, melakukan rekayasa kejadian, perbuatan yang direncanakan dengan standar untuk mengelabuhi pihak-pihak tertentu dengan maksud-maksud mengambil keuntungan, membuat hasil pengujian laboratorium palsu, membuat surat keterangan dokter palsu, dan lain-lain yang merupakan dasar untuk dapat mengajukan klaim. Klaim palsu biasanya dilakukan dengan unsur kesengajaan dari orang-orang yang berkepentingan terhadap asuransi, misalnya pemegang polis yang bukan menjadi tertanggung dan atau ahli waris. Klaim palsu atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan selalu melibatkan adanya konspirasi dari orang lain yang turut membantu untuk memuluskan jalannya klaim palsu misalnya dokter atau agent. Klaim palsu merupakan bentuk umum kecurangan yang paling sering terjadi dalam industri asuransi, tujuannya adalah untuk mendapatkan pembayaran yang tidak semestinya dia terima.

Contoh kasus:
1. Klaim meninggal dunia “karena kecelakaan” yang terjadi di Sidikalang, Sumatera Utara atas polis dengan pertanggungan tambahan santunan meninggal dan cacat 7 tetap karena kecelakaan (Accidental Death And Disablement Rider). Pemegang polis mengajukan klaim atas meninggalnya tertanggung, klaim di ajukan dengan beberapa bukti antara lain: (i) kronogis kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya tertanggung; dan (ii) surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa tertanggung meninggal karena pendarahan otak akibat benturan di kepala. Setelah melakukan investigasi, kami dapat membuktikan bahwa penyebab meninggalnya tertanggung bukan karena kecelakaan sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan dokter dan/atau kronogis penyebab kematian yang dibuat oleh pemegang polis, akan tetapi meninggal karena suatu penyakit dan penyakit tersebut telah ada sebelum melakukan penutupan asuransi. Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa dalam mengajukan klaim palsu tersebut tertanggung tidak hanya sendiri, dia dibantu oleh agent dan dokter untuk memuluskan klaim palsu tersebut. Dan perbuatan klaim palsu ini juga selalu diikuti dengan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana pemalsuan.
2. Tagihan jasa layanan atau penyediaan jasa yang sebenarnya tidak ada;
3. Dokter memberikan layanan yang tidak perlu atau melakukan tes yang tidak perlu;
4. Dokter dan/atau rumah sakit membebankan biaya layanan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan.
Pelaku kecurangan dalam klaim palsu (false claim) adalah tertanggung dan/atau pemegang polis, Ahli waris, dokter, rumah sakit, ahli farmasi (apoteker) dan laboratorium. Berkaitan dengan judul tulisan ini, definisi fraud dan bentuk-bentuk fraud yang telah penulis jabarkan diawal tulisan ini, berikut penulis akan mencoba membahas perbuatanperbuatan fraud (kecurangan) dalam industri asuransi ditinjau dari sisi hukum pidana Indonesia. Penulis berusaha untuk membuat tulisan ini sesederhana mungkin agar peserta yang bukan dari kalangan hukum dapat mengerti dan menelaah dengan baik.

D. Fraud Sebagai Tindak Pidana Kejahatan

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan pertanggung jawaban pidana. Hukum pidana Indonesia, sebagaimana hukum pidana negara-negara civil law system lainnya merupakan hukum pidana yang berpangkal tolak dari peraturan perundang-undangan. Ada tidaknya suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang yang melakukan tindak
pidana tersebut, akan tetapi tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundangundangan yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan tersebut sebagaimana asas legalitas yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Salah satu unsur esensial dari suatu perbuatan (delik) pidana adalah sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dinyatakan dengan tegas atau tidak dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena setiap perbuatan baru dapat dihukum apabila perbuatan tersebut mempunyai sifat melawan hukum (nullum delictum nulla poena siene lege poenali).

Berkaitan dengan bentuk-bentuk fraud dalam industri asuransi khususnya asuransi kesehatan sebagaimana telah penulis jabarkan di atas. Kini penulis akan menguraikan perbuatan fraud tersebut berdasarkan perbuatan yang dapat dihukum menurut hukum pidana, sebagai berikut:
Dalam pembahasan ini, penulis tidak menggunakan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”), oleh karena hampir tidak ada satu pasal pun dalam UU Asuransi yang secara tegas mengatur permasalahan tentang fraud, padahal UU Asuransi seharusnya dapat menjadi aturan yang berifat khusus (lex specialis) bagi aturan yang bersifat umum (lex generalis) yang selama ini diatur dalam KUHP. Akan tetapi untuk tidak menyurutkan niat kita dalam membahas tentang fraud dalam asuransi kesehatan ini, penulis akan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP sebagai pisau analisa.

E. Pidana Penipuan
Tindak pidana yang paling sering terjadi terhadap perusahaan asuransi adalah tindak pidana penipuan, dimana si calon tertanggung/pemegang polis tidak dengan jujur mengungkapkan faktafakta penting sehubungan dengan kesehatannya.
Pasal 381 KUHP telah melansir suatu perbuatan pidana penipuan yang dilakukan terhadap industri perasuransian. KUHP berusaha memberikan perlindungan bagi industri asuransi dengan mengkriminalisasikan persetujuan pertanggungan yang dibuat antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan konsumen sebagai tertanggung/pemegang polis. Perlindungan yang diberikan oleh KUHP adalah perlindungan terhadap setiap pengungkapan fakta-fakta yang tidak benar.

Secara umum unsur-unsur perbuatan pidana penipuan yang harus dipenuhi dalam hal tidak diungkapkannya fakta-fakta penting dalam suatu penutupan asuransi (Surat Permintaan Asuransi) adalah sebagai berikut:
a. Adanya karangan perkataan bohong;
Dalam melakukan penutupan asuransi, si calon tertanggung/pemegang polis biasanya tidak mengungkapkan keadaan yang sebenarnya yang telah diketahuinya, dengan maksud agar permintaan asuransi yang diajukannya disetujui oleh perusahaan asuransi. Si calon tertanggung/pemegang polis biasanya akan berbohongan tentang keadaan dirinya dengan mengarang suatu cerita yang tidak sebenarnya. Biasanya tindakan ini diikuti oleh kebohongan lainnya untuk menutupi suatu keadaan yang sebenarnya.
b. Dengan akal cerdik dan tipu muslihat;
Biasanya untuk memuluskan niatnya dalam berbuat curang si calon tertanggung/pemegang polis akan berbuat licik agar perusahaan asuransi tidak
mengetahui kebohongannya.
c. Keadaan palsu;
Keadaan palsu dimaksud adalah si calon tertanggung-pemegang polis akan mengaku seolah-olah dia mampu melakukan pembayaran premi dalam jumlah yang besar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Padahal tujuannya adalah untuk mengelabui perusahaan asuransi dengan melakukan klaim-klaim dini. Misalnya dia seorang pengusaha yang sukses atau punya perusahaan.
d. Menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hak.
Atas perbuatannya, si calon tertanggung/pemegang polis akan memperoleh keuntungan. unsur inilah yang paling pokok dalam tindak pidana penipuan yang harus dipenuhi. Bandingkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana penipuan yang harus dipenuhi sesuai dengan isi dari Pasal 381 KUHP, sebagai berikut:
a. dengan akal dan tipu muslihat;
b. menyesatkan orang yang menanggung asuransi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan itu;
c. sehingga ia menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tidak akan dibuatnya atau kalaupun dibuat tidak dengan syarat-syarat serupa;
d. jika diketahui keadaan sebenarnya

Pidana Pemalsuan
Tindak pidana pemalsuan yang penulis maksud dalam tulisan ini bukan sebagai tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 (5) UU Asuransi. Pembahasan perbuatan pidana pemalsuan dalam tulisan ini adalah mencakup rumusan pemalsuan surat sebagaimana termaktub dalam Pasal 263 KUHP.
Dalam beberapa kasus kejahatan asuransi, biasanya perbuatan pidana pemalsuan adalah perbuatan ikutan yang didahului oleh perbuatan pidana penipuan. Perbuatan pidana pemalsuan hanya sebagai pelengkap dari perbuatan pidana penipuannya sebagaimana contoh kasus yang telah penulis bahas sebelumnya.
Ada 2 (dua) unsur penting yang harus dipenuhi oleh pelaku perbuatan pidana pemalsuan adalah sebagai berikut:
a. membuat surat palsu;
yang dimaksud membuat surat palsu adalah membuat “surat” yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.
b. memalsukan surat.
Tindakan memalsukan surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Memalsukan tandatangan dan penempelan photo orang lain dalam suatu surat ijin, ijasah termasuk perbuatan pidana memalsukan surat.

Yang diartikan sebagai surat dalam pasal ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. Pemalsuan surat tersebut dapat menimbulkan keuntungan di satu pihak sekaligus kerugian bagi pihak lain. Surat-surat yang dipalsukan itu harus suatu surat yang:
• dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: daftar tagihan rumah sakit (invoice) mengenai suatu jenis perawatan medis yang sebenarnya tidak pernah dilakukan)
• dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian asuransi)
• dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi)
• suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat keterangan dokter)

F. Kesimpulan
Fraud terhadap perusahaan asuransi merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Tidak terbatas hanya pada tertanggung dan pemegang polis, agen penutup asuransi, pihak rumah sakit dan dokter juga dapat melakukan fraud terhadap perusahaan asuransi, dan lebih parah lagi perusahaan asuransi juga dapat melakukan fraud terhadap perusahaan asuransi lainnya.

Sampai saat ini permasalahan fraud oleh perusahaan asuransi di Indonesia masih terbatas sebagai bahan pembicaraan saja, namun sepanjang pengetahuan kami sebenarnya fraud sudah banyak terjadi di beberapa perusahaan asuransi di Indonesia, akan tetapi belum pernah dilakukan tindakan apapun terhadap pelaku.
Penulis berharap melalui seminar ini industri asuransi akan lebih peka dan lebih dini dalam mendeteksi gejala-gejala terjadinya fraud.


DAFTAR PUSTAKA

A. Hasymi Ali, Kamus Asuransi, cetakan II, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002

AAG. Peter (ed), Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III, (Jakarta, Sinar Agape Press, 1990).

A.A.Taar, Consumer Protection Legislation And The Market Place, (Otago Law Review, Vol. 5, No. 3, 1983).

Abby Kadar, Ken Hoyle & Geoffrey Whitehead, Business Law, (Made Simple Books, An Imprint of Butterworth-Heinemann Ltd, Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP. 1996).

Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung, Citra aditya Bakti, 2002).

_______, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, (Bandung, Citra Aditya, 1992).

_______, Pokok-pokok Hukum Pertanggungan, (Alumni, bandung, 1983).

Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang, (Jakarta, Sinar Harapan, 1993).

A.Hasymi Ali dkk, Kamus Asuransi, (Jakarta, Bumi Aksara, 2002).

Agnes M. Toar, Cacat-cacad Kehendak, (Makalah, Ujung Pandang, 1990).

Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum Dan Pendidikan Hukum, Kumpulan Pidato- Pidato Pengukuhan, (Bandung, Alumni, 1981.

Bisma Murti, Dasar-dasar Asuransi Kesehatan, Kanisius, 2000.

Calole Smith, I’m Covered – Aren’t it, A Look At Insurance For Trustees, Employers, And In- House Advisers And Administrators, (Article, Pensions Week On 16 April 2001).

Charles Fried, Contract As Promise, A Theory Of Contractual Obligation, (Harvard University Press, 1981).

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungan Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Pradana Media, 2006.

Economics Business & Accounting Review, Fraud: Tinjauan dari Berbagai Perspektif, Departemen Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan perkembangan, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980).

_______, Asuransi Kebakaran Di Indonesia, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2003).

Buku Kedua. Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif, alih bahasa oleh Somardi, (Rimdi Press, 1995).

Hendry P. Panggabean, Penyalah Gunaan Keadaan (Misbruik van Omstandgheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda), (Yogyakarta, Liberty, 1992).

H.K. Lucke, Exclusion Clause And Freedom Of Contract: Judicial and Legislative Reactions, (51 The Australian Law Journal 8, 1977).

H. Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, (Bandung, Alumni, 2003).

H. Whincup. Contract Law and Practice. (Deventer, The Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1990).

Jeff Woodward, Insurance Principle, (The Merrit Company, 1986).

Johaness Gunawan, Tanggungjawab Pelaku Usaha Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hukum Bisnis.

_______, Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia, (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, No. 6, 2003).

J. Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992).

J. Trebilcock, The Limit Of Freedom Contract, (Harvard University Press. 1993).

Louis W. Stern and Thomas L. Eovaldi, Legal Aspects of Marketing Strategy: Antitrust and Consumer Protection Issues, (Prenties-Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey. 1984).

Life Assurance Act (LAA) 1774.

______, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung, Alumni, 1994).

______, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan denganPenjelasan, (bandung, Alumni, 1983).

Magee, John H. & David L. Bickelhaupt, General Insurance, (Richard D. Irwin Inc, Homewood, Illinois. 1964).

Malcolm Leader and Peter Shears, Frame Work Consumer Law, (Pitman Publishing, 1996).

Martyn Frost, Exoneration Clause, (Barclays Bank Trust Company Limited, 1998).

M. Djumhana, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994).

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung, Citra Aditya Bakti,
2003).

________, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, (Bandung, Citra Aditya Bakti,
2002).

Marine Insurance Act (MIA) 1745.

Marine Insurance Act (MIA) 1708.

Marine Insurance Act (MIA) 1906.

Natalie O’Connor, Consumers Protection Under The Trade Pratices Act: A Time For Change, (University of Tasmania Law Review, Vol. 17 No. 1, 1998).

Norbet Reich, Protection of Consumers Economic Interest by the EC, (Sydney Law Review, March 1992).

Polis Asuransi PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Polis Asuransi PT Asuransi Jiwa Darmala Manulife.

Polis Asuransi PT Asuransi Astra CMG Life.

Polis Asuransi PT ING AEtna Life Indonesia.

P.L. Wery, Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik Di Nederland, (Jakarta, Percetakan Negara R.I, 1990).

Principles And Practice Of Insurance, (Jakarta Insurance Institute), Buku Kedua.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Cetakan ke IV, Ghalia Indonesia, 1990).

Roos Cranston, Consumer And The Law, (Weidenfeld and Nicholson, London).
Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta, Universitas Indonesia,2003).

Santoso Poedjosoebroto sebagaimana dikutip oleh abdul kadir Muhammad, Pokok-pokok Hukum
Pertanggungan, (Alumni, bandung, 1983).

Santosa Sembiring, Pencantuman Asas Kewajaran Dalam Kontrak standard (Perjanjian Baku) Sebagai Salah Satu Upaya Melindungi Konsumen. (Jurnal Hukum, Volume 6 No. 12, 1999).

Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan tentang Usaha Perasuransian (dilengkapi dengan PP No. 63 tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992.

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta, Grasindo, 2000).

Sinai Deutch, Unfair Contracts, The Doctrine Of Unconscionability, (Toronto, Lexington Books, D.C. Heath And Company Lexington, Massachusetts, 1977).

Smyth, The Law And Business Administrasion In Canada, Faculty Of Manageman Studies University Of Toronto, Prentice-Hall Canada Inc., Scarborough, Ontario, 1983.

Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Sinar Grafika, Jakarta, 1992).

_______, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Tinjauan Makro), (Yokyakarta, Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM Edisi Khusus No. 39/XI/2001).

Stuart S. Nagel, Law And Social Change, Sage Publications, (Baverly Hills, London, 1970).

Subekti, Hukum Perjanjian, cet ke 17 (Jakarta, Intermasa, 1998).

______, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Intermasa, Jakarta, 1984).

Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT Grafiti Pers, 2006.

Wirjono Projodikoro, Hukum Asuransi Di Indonesia, (Jakarta, Intermasa, 1996).

_______, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung, Mandar Maju, 2000.

Web site: http://www.nh.gov/insurance

Web Site: www.nchc.org
Read More.....

HUKUM PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA; SEBUAH KAJIAN HISTORIS

A. Pendahuluan
Secara umum pengertian Bank Islam (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (Interest-Free Bank), Bank Tanpa Riba (Lariba Bank), dan Bank Syari’ah (Shari’a Bank). Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya untuk kepentingan tulisan ini disingkat UUPI), membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UUPI memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (fee-base income) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (loss and profit sharing).

Disamping dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (interest free), posisi unik lainnya dari Bank Syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya Bank Syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan (trading). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank Syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip murabahah (jual beli), ijarah (sewa) atau ijarah wa iqtina (sewa beli) dan lain-lain.

Tulisan ini dibuat dengan tujuan utama untuk memberi pengantar bagi sejarah perkembangan Bank Islam di Indonesia dengan pembahasan pokok menyangkut perkembangan teoritis, kelembagaan dan hukum positif mengenai Perbankan Islam. Namun mengingat perbankan Islam bukan merupakan fenomena khas Indonesia serta perkembangannya tidak mungkin terjadi tanpa pengaruh dunia luar, maka bab sebelumnya akan membahas perkembangan perbankan Islam secara umum di luar Indonesia dan secara internasional.

B. Perkembangan Perbankan Islam
Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya.

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A’la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962).

Secara kelembagaan yang merupakan Bank Islam pertama adalah Myt-Ghamr Bank. Didirikan di Mesir pada tahun 1963, dengan bantuan permodalan dari Raja Faisal Arab Saudi dan merupakan binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El Nagar. Myt-Ghamr Bank dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian . Namun karena persoalan politik, pada tahun 1967 Bank Islam Myt-Ghamr ditutup .

Kemudian pada tahun 1971 di Mesir berhasil didirikan kembali Bank Islam dengan nama Nasser Social Bank, hanya tujuannya lebih bersifat sosial daripada komersil. Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House.

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks) .

Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan bedasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima, dan Sidang menyetujui rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Bahkan sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam (Investment and Development Body of Islamic Countries), serta pembentukan perwakilan-perwakilan khusus yaitu Asosiasi Bank-bank Islam (Association of Islamic Banks) sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam.

Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya bulan Maret 1973, usulan sebagaimana disebutkan di atas kembali diagendakan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian Bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dibahas pada pertemuan kedua, bulan Mei 1972. Pada Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975 berhasil disetujui rancangan pendirian Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 milyar dinar dan beranggotakan semua negara anggota OKI .

Sejak saat itu mendekati awal dekade 1980-an, Bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis besar lembaga-lembaga perbankan Islam yang bermunculan itu dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni sebagai Bank Islam Komersial (Islamic Commercial Bank), seperti Faysal Islamic Bank (Mesir dan Sudan), Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Bahrain Islamic Bank dan Islamic International Bank for Finance and Development; atau lembaga investasi dengan bentuk international holding companies, seperti Daar Al-Maal Al-Islami (Geneva), Islamic Investment Company of the Gulf, Islamic Investment Company (Bahama), Islamic Investment Company (Sudan), Bahrain Islamic Investment Bank (Manama) dan Islamic Investment House (Amman).

C. Perbankan Islam di Indonesia
Rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Sebagai gambaran, M Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syari’at Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni mudlarabah, musyarakah dan murabahah.

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 – 20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kelahiran Bank Islam di Indonesia relatif terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain sesama anggota OKI. Hal tersebut merupakan ironi, mengingat pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan Ali Wardana, dalam beberapa kali sidang OKI cukup aktif memperjuangkan realisasi konsep bank Islam, namun tidak diimplementasikan di dalam negeri. KH Hasan Basri, yang pada waktu itu sebagai Ketua MUI memberikan jawaban bahwa kondisi keterlambatan pendirian Bank Islam di Indonesia karena political-will belum mendukung.

Selanjutnya sampai diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BMI merupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syariat Islam di Indonesia. Baru setelah itu berdiri beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI membuka cabang Syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Per bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang sudah mengajukan permohonan membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh.

D. Hukum Perbankan Islam
Sebagaimana telah dikemukakan, secara teoritis Bank Islam baru dirintis sejak tahun 1940-an dan secara kelembagaan baru dapat dibentuk pada tahun 1960-an. Di Indonesia kenyataannya baik secara teoritis maupun kelembagaan, perkembangan Bank Islam bahkan lebih kemudian. Eksistensi Bank Islam secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui Pasal 6 huruf m Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf m beserta penjelasannya tidak mempergunakan sama sekali istilah Bank Islam atau Bank Syariah sebagaimana dipergunakan kemudian sebagai istilah resmi dalam UUPI, namun hanya menyebutkan:
“menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah."

Di dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum pun hanya disebutkan frasa “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dan di penjelasannya disebut “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” yang dalam penjelasannya disebut “Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil”.

Kesimpulan bahwa “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank Syariah baru dapat ditarik dari Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari’at dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP No. 72 Tahun 1992,
keleluasaan untuk mempraktekkan gagasan perbankan berdasarkan syariat Islam terbuka seluas-luasnya, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan. Pembatasan hanya diberikan dalam hal :
1. Larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (maksudnya kegiatan usaha berdasarkan perhitungan bunga) bagi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula Bank Umum atau BPR yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dilarang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan atas produk perbankan baik dana maupun pembiayaan agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari’at, dimana pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada saat berlakunya UU No. 7 Tahun 1992, selain ketiga PP tersebut di atas tidak ada lagi peraturan perundangan yang berkenaan dengan Bank Islam. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi Bank Islam yang telah diakui secara hukum positif di Indonesia, belum mendapatkan dukungan secara wajar berkenaan dengan praktek traksaksionalnya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari tidak seimbangnya jumlah dana yang mampu dikumpulkan dibandingkan dengan penyalurannya di masyarakat.

Bagi BMI tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan dana berupa tabungan dan investasi dari masyarakat, namun untuk penyalurannya masih sangat terbatas, mengingat belum adanya instrumen investasi yang berdasarkan prinsip syariah yang diatur secara pasti, baik instrumen investasi di Bank Indonesia, Pemerintah, atau antar-bank. Tidak mengherankan bilamana dalam Laporan Keuangan BMI pada masa tersebut dapat ditemukan satu pos anggaran atau account yang diberi istilah sebagai “Pendapatan Non Halal”, yakni pendapatan yang didapat dari transaksi yang bersifat perbankan konvensional.

Perkembangan lain yang patut dicatat berkaitan dengan perbankan syariah pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI berdiri secara resmi tanggal 21 Oktober 1993 dengan pemrakarsa MUI dengan tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia. Dengan demikian dalam transaksi-transaksi atau perjanjian-perjanjian bidang perbankan syariah lembaga BAMUI dapat menjadi salah satu choice of forum bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan transaksi atau perjanjian tersebut.

Perkembangan kemudian berkenaan dengan BAMUI, melalui Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 menetapkan di antaranya perubahan nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) dan mengubah bentuk badan hukumnya yang semula merupakan Yayasan menjadi ‘badan’ yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.
Meskipun pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 perkembangan perbankan syariah masih sangat terbatas, namun sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting khususnya di dalam kehidupan umat Islam dan pada umumnya bagi perkembangan Hukum Nasional. Dalam makalahnya yang berjudul “Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional” beliau mengatakan sebagai berikut :
“Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-undang tersebut memperkenalkan “sistem bagi hasil” yang tidak dikenal dalam Undang-undang tentang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu maka Perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan sistem “bunga”.
… Jika selama ini peranan Hukum Islam di Indonesia terbatas hanya pada bidang hukum keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan Hukum Islam sudah memasuki dunia hukum ekonomi (bisnis).”

Pada tahun 1998 eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo. angka 13 Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, penyebutan terhadap entitas perbankan Islam secara tegas diberikan dengan istilah Bank Syari’ah atau Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah. Pada tanggal 12 Mei 1999, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan tiga buah Surat Keputusan sebagai pengaturan lebih lanjut Bank Syariah sebagaimana telah dikukuhkan melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yakni :
1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Kantor Cabang Syariah;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah ; dan
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
Selanjutnya berkenaan dengan operasional dan instrumen yang dapat dipergunakan Bank Syariah, pada tanggal 23 Februari 2000 Bank Indonesia secara sekaligus mengeluarkan tiga Peraturan Bank Indonesia, yakni :
1. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah , yang mengatur mengenai kewajiban pemeliharaan giro wajib minimum bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
2. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dikeluarkan dalam rangka menyediakan sarana penanaman dana atau pengelolaan dana antarbank berdasarkan prinsip syariah; dan
3. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) , yakni sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah yang merupakan piranti dalam pelaksanaan pengendalian moneter semacam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam praktek perbankan konvensional.

Berkenaan dengan peraturan-peraturan Bank Indonesia di atas, relevan dikemukakan dalam hal ini mengenai tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI). Pasal 10 ayat (2) UUBI memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menggunakan cara-cara berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan pengendalian moneter. Kemudian Pasal 11 ayat (1) UUBI juga memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek suatu Bank dengan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Dipandang dari sudut lain, dengan demikian UUBI sebagai undang-undang bank sentral yang baru secara hukum positif telah mengakui dan memberikan tempat bagi penerapan prinsip-prinsip syariah bagi Bank Indonesia dalam melakukan tugas dan kewenangannya.

Disamping peraturan-peraturan tersebut di atas, terhadap jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, Bank Syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sampai saat ini DSN telah memfatwakan sebanyak 43 fatwa, melingkupi fatwa mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syariah, yakni sebagai berikut:
No. NOMOR FATWA TENTANG
1 01/DSN-MUI/IV/2000 Giro
2 02/DSN-MUI/IV/2000 Tabungan
3 03/DSN-MUI/IV/2000 Deposito
4 04/DSN-MUI/IV/2000 Murabahah
5 05/DSN-MUI/IV/2000 Jual Beli Salam
6 06/DSN-MUI/IV/2000 Jual Beli Istishna
7 07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
8 08/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Musyarakah
9 09/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Ijarah
10 10/DSN-MUI/IV/2000 Wakalah
11 11/DSN-MUI/IV/2000 Kafalah
12 12/DSN-MUI/IV/2000 Hawalah
13 13/DSN-MUI/IX/2000 Uang Muka dalam Murabahah
14 14/DSN-MUI/IX/2000 Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
15 15/DSN-MUI/IX/2000 Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
16 16/DSN-MUI/IX/2000 Diskon dalam Murabahah
17 17/DSN-MUI/IX/2000 Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
18 18/DSN-MUI/IX/2000 Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
19 19/DSN-MUI/IX/2000 Al-Qardh
20 20/DSN-MUI/IX/2000 Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah
21 21/DSN-MUI/X/2001 Pedoman Umum Asuransi Syari’ah
22 22/DSN-MUI/III/2002 Jual Beli Istishna Paralel
23 23/DSN-MUI/III/2002 Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
24 24/DSN-MUI/III/2002 Safe Deposit Box
25 25/DSN-MUI/III/2002 Rahn
26 26/DSN-MUI/III/2002 Rahn Emas
27 27/DSN-MUI/III/2002 Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik
28 28/DSN-MUI/III/2002 Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
29 29/DSN-MUI/VI/2002 Pembiayaan Pengurusan Haji LKS
30 30/DSN-MUI/VI/2002 Pembiayaan Rekening Koran Syari’ah
31 31/DSN-MUI/VI/2002 Pengalihan Utang
32 32/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syari’ah
33 33/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syari’ah Mudharabah
34 34/DSN-MUI/IX/2002 L/C Impor Syari’ah
35 35/DSN-MUI/IX/2002 L/C Ekspor Syari’ah
36 36/DSN-MUI/X/2002 Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia
37 37/DSN-MUI/X/2002 Pasar Bank Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
38 38/DSN-MUI/X/2002 Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
39 39/DSN-MUI/X/2002 Asuransi Haji
40 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal
41 41/DSN-MUI/III/2004 Obligasi Syariah Ijarah
42 42/DSN-MUI/V/2004 Syariah Charge Card
43 43/DSN-MUI/VIII/2004 Ganti Rugi (Ta’widh)

E. Penutup
Keberadaan perbankan Islam atau yang pada perkembangan mutakhir disebut sebagai Bank Syariah di Indonesia telah diakui sejak diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan lebih dikukuhkan dengan diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 beserta beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (PBI) sebagaimana telah dibahas di muka. Berkenaan dengan transaksi dan instrumen keuangan Bank Syariah juga telah dikeluarkan beberapa Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.



Daftar Pustaka

1. Sutan Remy Sjahdeini, SH, Prof., Dr., Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1999, hal. 4.
2. Muhammad Syafi’i Antonio, MSc., Perkembangan Lembaga Keuangan Islam (artikel dalam buku “Arbitrase Islam Di Indonesia”), BAMUI dan BMI, Jakarta, 1994, hal. 126.
3. Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta, 1997, hal. 196.
4. Muhammad Syafi’i Antonio, MSc., Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta, 1999, hal. 58.
5. M Dawam Rahardjo, Prof., Ensiklopedia Al-Qur’an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, Paramadina, Jakarta, 1996, hal. 614.
6. Agus Wahid, Dilema BMI di Tengah Tuntutan Umat, Ulumul Qur’an No. 4 Vol. VI, Jakarta, 1995, hal. 60.
7. Miriam Darus Badrulzaman, Prof., Dr., SH, Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional (artikel dalam buku “Arbitrase Islam Di Indonesia”), BAMUI dan BMI, Jakarta, 1994, hal. 68 – 69.
8. Telah dicabut dan diganti dengan PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
9. Telah dicabut dan diganti dengan PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
10. Telah dicabut dan diganti dengan PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
11. Telah dicabut dan diganti dengan PBI No. 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia.
Read More.....